IMPLEMENTASI PEMIDANAAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIZINAHAN

Basri, Muh Rifaldy (2022) IMPLEMENTASI PEMIDANAAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIZINAHAN. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Muh Rifaldy Basri_04020180610 .pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengenai pelaku tindak pidana perzinahan serta implementasi pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu mengumpulkan data penelitian serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengaturan pemidanaan Pengadilan Negeri Makassar, dalam Hukum Pidana menurut Pasal 284 KUHP, zina hanya terjadi apabila persetubuhan antara kedua orang pelaku (pria dan wanita) atau salah satu dari keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Melihat ketentuan pasal 284 KUHP sedemikian rupa, maka perbuatan zina (overspel) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah: persetubuhan yang dilakukan seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah menikah.(2)Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor: 1881/Pid.B/2010/PN.Mks dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum1/ Pid.B/ 2010/ PN Rekomendasi penelitian ini, seharusnya membutuhkan revisi dimana kita tahu bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah umat beragama, yang rata-rata meyakini bahwa hubungan suami istri yang dilakukan diluar nikah maka di pandang sebagai perbuatan tercela. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan selain faktor sosiologis juga harus mempertimbangkan efek jera dari si pelaku tindak pidana agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif dan pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	SH.,MH Fahmy Andi Muhammad
Date Deposited:	11 Sep 2023 00:41
Last Modified:	11 Sep 2023 00:41
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4066

Actions (login required)

View Item