PENERAPAN PIDANA PASAL 363 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) MELALUI TEKNIK SKIMMING YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING (Studi Putusan No.1146/PID.B/2018/PN.MKS)

Edriawan, Egi (2023) PENERAPAN PIDANA PASAL 363 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) MELALUI TEKNIK SKIMMING YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING (Studi Putusan No.1146/PID.B/2018/PN.MKS). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

[img] Text
EGI EDRIAWAN_04020190254.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://fh.umi.ac.id/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis penerapan pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembobolan Automatic Teller Machine (ATM) melalui teknik skimming yang dilakukan Warga Negara Asing dan mengetahui dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan Automatic Teller Machine (ATM) melalui teknik skimming yang dilakukan Warga Negara Asing.Tipe penenelitian adalah penelitian Normatif. Penerapan sanksi hukum pidana materiil tindak pidana pembobolan ATM melalui teknik skimming yang dilakukan warga Negara asing yang mana jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu pasal Pasal 363 ayat (1) dank e-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana pembobolan ATM melalui teknik skimming yang dilakukan warga Negara asing dalam melakukan pemidanaan telah tepat karena Hakim Menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang menurut pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta. Rekomendasi dalam penelitian ini Pemerintah harus memperketat warga Negara asing yang berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, Dalam hal ini Dirjen Imigrasi mempunyai peran yang sangat penting. Apabila Warga Negara Asing yang telah melakukan tindak pidana di Negara kesatuan Republik Indonesia diusir, Pemerintah harus melakukan pengawasan yang efektif.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User: S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited: 11 Sep 2023 01:41
Last Modified: 11 Sep 2023 01:41
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4074

Actions (login required)

View Item View Item