PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm)

Syifa, Ince Nurul (2023) PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Ince Nurul Syifa_04020190555.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan: mengetahui Bagaimana penjatuhan pidana bersyarat dapat dijatuhkan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui bagaimana perspektif HAM dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sehingga sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, kemudian disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk dianalisis secara sistematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan berdasarkan aturan dalam Pasal 14a KUHP, maka hal tersebut yang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi atas dasar pertimbangan hakim dalam suatu kasus. Hal tersebut akan menimbulkan kontroversi dalam perspektif HAM dengan makna pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana bersyarat tidak sesuai yang diharapkan dengan melanggar prinsip HAM kesetaraan (equality) yaitu setiap orang memiliki kesetaraan dalam HAM. Kesetaraan sebagai satu kesatuan dari persamaan didepan hukum juga bertentangan dengan tujuan UU Tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dimana sanksi yang dijatuhkan harus dengan hukuman luar biasa pula (extraordinary punishment). Jika hal tersebut dibiarkan, akan mencederai nilai keadilan masyarakat.Rekomendasi penelitian ini diharapkan terfokus pada Pertimbangan Hakim dalam menginterpretasikan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang kurang bijak dan relevan untuk menjadikan alasan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Juga memperhatikan nilai-nilai pemberantasan tindak pidana korupsi agar filosofi dari pemberantasan korupsi tidak hilang dan kehilangan arah, sehingga dalam menetapkan dan memutuskan sebuah putusan hakim dirasakan tidak memberikan celah hukum dalam putusan tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	11 Sep 2023 07:14
Last Modified:	11 Sep 2023 07:14
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4118

Actions (login required)

View Item