PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA DIGITAL ONLYFANS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Rumbouw, Rai Ibrahim (2023) PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA DIGITAL ONLYFANS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text rai ibrahim rumbouw_04020190022.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskanmengenai pangaturan hukum terkait pornografi yang ditinjau dari undangundanginformasi dan transaksi elektronik dan Untuk mengetahui danmenganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebarankonten pornografi pada media digital onlyfans. Penelitian dilakukandengan metode penelitian normatif dengan mengkaji data primer dansekunder dan dalam penelitian ini data akan dianalisis secara kualitatifdeskriptif.Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum terhadap pelakutindak pidana penyebaran konten pornografi pada media digital onlyfansadalah: a. Menurut KUHP pengaturannya diatur atau masuk ke dalam babXIV Kejahatan terhadap Kesusilaan pada pasal 282 ayat (1) b. MenurutUU ITE. apabila memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) akan dapat terkenasanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. c.Menurut UU Ponogafi diatur secara umum pada Pasal 4 Undang–UndangNomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu Pelanggaran pasal 4 ayat(1) UU Pornografi, dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal29 Undang - Undang Pornografi. Perbuatan yang ditampilkan kreator padamedia digital Onlyfans yang menampilkan perbuatan asusila memenuhiunsur-unsur pornografi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat(1) UU Pornografi bahwa yang disajikan dalam media digital onlyfanstersebut mayoritas mengeksploitasi tubuh wanita, dan termasuk jugapelanggaran terhadap pelaku yang mempertontonkan unsur pornografiyang merupakan suatu tindak pidana yang sudah diatur dalam Pasal 27Ayat (1) UU ITE.Adapun saran dalam penelitian ini adalah Seharusnya Pemerintahmelalui Kominfo melakukan pemblokiran sehingga media digital onlyfanstidak dapat diakses sama sekali. Bagi masyarakat yang secara tidaksengaja menemukan situs atau website yang mengandung unsurpornografi atau melanggar norma kesuliaan dapat melakukan pengaduanke pemerintah melalui kominfo dan intansi terkait. Agar dapat segera ditindak lanjuti sehingga dapat meminimalisir penyebaran konten pornografiUntuk bersama mengawal internet positif atau sehat bagi masyarakatsendiri dan juga generasi penerus bangsa.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	14 Sep 2023 02:27
Last Modified:	14 Sep 2023 02:27
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4210

Actions (login required)

View Item