PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG (Studi Kasus pada Bank BRI Cabang Watampone)

Trisha Putri, Andi Dhea (2023) PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG (Studi Kasus pada Bank BRI Cabang Watampone). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text ANDI DHEA TRISHA PUTRI_04020190612.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan lelang objek jaminan pada kasus gugatan wanprestasi nasabah terhadap kreditur Bank BRI Cabang Watampone Tahun 2020 dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi debitur dalam pelaksanaan lelang objek jaminan oleh pihak Bank BRI Cabang Watampone.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan hukum terhadap masyarakat, yang dilakukan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kehidupan yang nyata dalam masyarakat dan dihubungkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian ini menunjukkan apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil keputusan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, Lelang Hak Tanggungan akan terlaksana jika ada permohonan dan berkas telah dinyatakan lengkap dan benar secara procedural. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang dapat dimanfaatkan bank untuk membuat sejumlah klausul yang pada esensialnya memberatkan nasaba, dengan kelemahan kedudukan nasabah itulah pihak bank memanfaatkannya dengan lebih banyak membuat sejumlah klausula yang tidak wajar dan tidak adil.Rekomendasi dalam penelitian ini seharusnya memperkuat landasan iktikad baik dalam perjanjian kedua belah pihak tersebut, sesuai dengan prinsip dalam ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Sehingga perjanjian dapat terlaksana dengan baik oleh para pihak yang bersangkutan. Iktikad baik yang dimaksud yaitu pada saat akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, serta iktikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian tersebut agar tidak terjadi wanprestasi.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	21 Sep 2023 01:20
Last Modified:	21 Sep 2023 01:20
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4341

Actions (login required)

View Item