Setya Pertiwi, Yustika Ramadanti (2023) TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA INSTITUSI KEPOLISIAN RESORT DAN WARGA KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bau). Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.
Text
yustika ramadanti setya pertiwi_04020190715.pdf Download (1MB) |
Abstract
YUSTIKA RAMADANTI SETYA PERTIWI. 04020190715 : “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Antara Institusi Kepolisian Resort dan Warga Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara” Di bawah bimbingan Dwi Handayani sebagai Ketua Pembimbing dan H. Salle, sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang melatar belakangi terjadinya sengketa kepemilikan tanah antara Institusi Kepolisian Resort (Polres) Baubau dan Warga di Kota Baubau pada putusan Nomor (9/Pdt.G/2021/PN Bau) dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan putusan Nomor (9/Pdt.G/2021/PN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyebab terjadinya sengketa tanah di kota Baubau antara Polres Baubau sebagai penggugat dengan warga Kota Baubau sebagai tergugat adalah sengketa ini bermula, diatas tanah milik Polres Baubau didirikan sebuah tempat tinggal oleh suami tergugat tanpa izin resmi. Setelah sang suami meninggal, tergugat menguasai seluruh tanah objek sengketa tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berhak. (2) Dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bau, pembuktian menjadi salah satu aspek yang menjadi titik sentral dari pemeriksaan perkara di pengadilan sehingga hal ini menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Rekomendasi penelitian pada penelitian ini adalah: (1) Masyarakat diharapkan untuk mengetahui asal-usul kepemilikan hak atas tanah yang akan dikuasai agar tidak sembarangan dalam melakukan penguasaan tanah. (2) Diharapkan kepada para pihak yang berperkara untuk menyertakan bukti yang kuat dalam persidangan karena pembuktian hal yang sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM |
Depositing User: | M.AP Arya Andi |
Date Deposited: | 21 Sep 2023 02:49 |
Last Modified: | 21 Sep 2023 02:49 |
URI: | http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4377 |
Actions (login required)
View Item |