TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANAH TERLANTAR TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH

Diana, Diana (2023) TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANAH TERLANTAR TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text DIANA_04020190545.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tanah terlantar terhadap hak milik atas tanah serta mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah yang ditelantarkan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu melakukan pendekatan norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengatasi fenomena tanah terlantar ini menjadi tugas besar bagi pemerintah. Berdasarkan alasan tersebut dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dan turut melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan.Melalui tahap inventarisasi yangdilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah. Hasil pelaksanaan tersebut selanjutnya diproses menjadi data tanah yang terindikasi telantar terbagi atas 3 tahapan, Evaluasi Tanah Terlantar, Peringatan Tanah Terlantar dan Penetapan Tanah Terlantar. Upaya Hukum yang ditempuh pemilik tanah yang ditelantarkan melalui upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Selain itu melalui jalur non litigasi yaitu, arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penalaran ahli.Rekomendasi penulis kepada perlunya melakukan pengawasan dan penyuluhan tentang prosedur mengenai pentingnya kepemilikan hak atas tanah.Kepada masyarakat, dalam hal ini pemilik hak atas tanah harusnya mempunyai pertimbangan dalam memilih upaya hukum yang tidak selamanya hanya melalui jalur litigasi atau pengadilan. Namun juga harus mempertimbangkan banyak hal, seperti waktu yang relatif lama, biaya yang tidak terukur, putusan pengadilan seringkali tidak dapat langsung di eksekusi, dan seringkali putusan pengadilan diwarnai campur tangan pihak lain. Maka dari itu, perlunya untuk kembali mempertimbangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi justru lebih cepat dan biaya murah dibanding dengan melalui jalur litigasi yang memiliki banyak kendala.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	22 Sep 2023 06:25
Last Modified:	22 Sep 2023 06:25
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4382

Actions (login required)

View Item