PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI ANGKUTAN DARAT DI KOTA MAKASSAR

HAIKAL, TRY (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI ANGKUTAN DARAT DI KOTA MAKASSAR. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Try Haikal_04020180141.pdf Download (1MB)

Abstract

TRY HAIKAL. 04020180141 : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keterlambatan Pengiriman Barang Melalui Angkutan Darat Di Kota Makassar”. Dibawah bimbingan Ibu Andi Risma Sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu Asriati Sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan Untuk (i) Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman barang melalui angkutan darat di kota Makassar, (ii) Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen atas keterlambatan pengiriman barang melalui angkutan darat di kota Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakam wawancara atau pembicaraan langsung terhadap karyawan dari SiCepat Express Daya (Makassar Timur). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam syarat-syarat dan ketentuan (terms and conditions) SICEPAT Ekspres atau SICEPAT terdapat klausula baku yang melanggar ketentuan pencantuman klausula baku pada Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang pengalihan tanggung jawab atau klausula eksonerasi. Klausula yang dimaksud ada pada poin ke-7 terms and conditions SICEPAT, yaitu SICEPAT tidak bertanggung Jawab atas keterlambatan, kerugian, kerusakan dan biaya yang timbul dari kelalaian dan kesalahan pengirim dalam memenuhi kewajiban-kewajiban di atas. Sehingga oleh karena pelanggaran tersebut, poin ke-7 terms and conditions SICEPAT dianggap batal demi hukum sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta Apabila konsumen mengalami kerugian, konsumen dapat mengajukan laporan ke SICEPAT Ekspres atau melakukan upaya hokum melalui jalur pengadilan maupun melalui jalur di luar pengadilan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha atau SICEPAT. Rekomendasi penelitian yaitu Kiranya SICEPAT Ekspres sebagai pelaku usaha harus membuat klausula baku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Walaupun pelaku usaha membuat klausula baku tanpa persetujuan dari konsumen, seharusnya pelaku usaha mempertimbangkan kedudukan konsumen sehingga pembuatan klausula baku pada terms & conditions SICEPAT adil. Kepada konsumen juga diharapkan untuk lebih menambah kesadaran, wawasan serta pengetahuan atas hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	M.AP Arya Andi
Date Deposited:	29 Sep 2023 01:30
Last Modified:	29 Sep 2023 01:30
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4458

Actions (login required)

View Item