ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA LAHAN ANTARA PT KIMA DAYA DENGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULSEL

Marsha, Muhammad Raisal (2022) ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA LAHAN ANTARA PT KIMA DAYA DENGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULSEL. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text MUH RAISAL MARSHA _04020180069.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perjanjian sewa lahan antara Pt Kima dan UPT PLB3 di kota makassar dan untuk mengetahui penerapan perjanjian sewa lahan dan faktor penghambat terbentuknya perjanjian sewa lahan.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris yakni merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Upt PLB3 (DPLH Prov Sulsel) dan Pt Kima. jenis sumber data yang dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam mengelola data yang telah diperoleh adalah diolah secara kualitatif.Penerapan perjanjian sewa lahan antara PT KIMA dengan UPT PLB3 berjalan sesuai dengan kebiasaan pada umumnya. Kewajiban dan hak tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak ketika melakukan perjanjian. Menerangkan mengenai tanggung jawab hukum perjanjian lahan. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses sewa lahan para pihak harus mentaati peraturan dan memenuhi syarat administrasi dan juga syarat hukum. Perjanjian yang memenuhi pasal 1320 KUHPerdata dianggap sah, sehingga menurut pasal 1338 Buku III KUHPerdata perjanjian memiliki kekuatan hukum dan mewajibkan kedua belah pihak yang membuat perjanjian untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Apabila terjadi wanprestasi kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah.Hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian, sebaiknya memuat hak dan kewajiban yang seimbang sebagaimana yang termuat dalam salah satu asas yakni asas keseimbangan yang memuat adanya kesetaraan kedudukan dalam perjanjian tersebut. Apabila musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka akan menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri Kota Makassar.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	19 Oct 2023 23:49
Last Modified:	19 Oct 2023 23:49
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4759

Actions (login required)

View Item