ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG WANPRESTASI DI MASA PANDEMI COVID – 19

SB, Muh Yusrin (2022) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG WANPRESTASI DI MASA PANDEMI COVID – 19. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Muh Yusrin Sb_04020180704.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban hukum debitur wanprestasi terhadap kreditur yang menerapkan alasan wabah Coronavirus Disease 19 (Covid-19) sebagai force majeure dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian force majeure yang diakibatkan oleh wabah Coronavirus Disease 19 (Covid-19) dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan cara memperoleh data dari sumber yang telah tersedia yang berkaitan dengan kasus ini. Jenis sumber data yang dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research. Analisis yang digunakan dalam mengelola data yang telah diperoleh adalah diolah secara deskriptif dan kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang debitur mengajukan force majeure dengan alasan wabah Covid-19, yakni adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiyaan untuk memberikan “relaksasi kredit”, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit ditengah Covid-19 serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh seorang debitur yang mengajukan force majeure dengan alasan wabah Covid-19 adalah upaya renegosiasi dan upaya litigasi.Rekomendasi penelitian ini adalah diperlukan pengembangan dan pembentukan peraturan-peraturan yang memang secara khusus mengatur hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau Force Majeure serta hendaknya tetap mengedepankan asas beritikad baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan bisnis. Jangan pula menjadikan pandemi Covid-19 ini menjadi celah untuk bertikad buruk demi terbebas dari pemenuhan prestasi dan hanya mendapatkan keuntungan sesaat. Para pihak harus dapat melihat kepentingan masing-masing bukan hanya kepentingannya sendiri

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	19 Oct 2023 23:49
Last Modified:	19 Oct 2023 23:49
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4760

Actions (login required)

View Item