IMPLEMENTASI PELEPASAN TANAH ADAT TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA JAYAPURA

Juhriandi Basir, Syamsul Muarif (2022) IMPLEMENTASI PELEPASAN TANAH ADAT TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA JAYAPURA. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Syamsul Muarif Juhariandi Basir_04020180336.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengimplementasian pelepasan hak atas tanah adat pada pengalihan hak atas tanah di Kota Jayapura dan mengetahui kepastian hukum pelepasan hak atas tanah adat pada pengalihan hak atas tanah di Kota Jayapura.Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penelitian hukum empiris yang terkait implementasi pelepasan tanah adat terhadap pengalihan hak atas tanah di Kota JayapuraHasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan hak atas tanah adat pada pengalihan hak atas tanah di Kota Jayapura sangat penting karena pengalihan Tanah Hak Ulayat tidak di perbolehkan, sepanjang tidak dilakukan musyawarah mufakat dan kebijakan para kepala suku tokoh-tokoh adat dengan mengetahui Ondoafi melakukan pengalihan. Setiap pelaksanaan pengalihan hak atas tanah harus diakhiri dengan Surat pelepasan adat Peralihan hak atas tanah seperti jual beli di Kota Jayapura pelaksanaannya harus didasarkan pada hukum adat di mana setiap pelaksanaan perjanjian jual beli tanah harus diakhiri dengan Surat pelepasan adat, merupakan pelaksanaan sahnya perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat masing. Hal itu dimaksudkan agar pelepasan/pembebasan tanah tersebut dianggap sah dan ada saksinya dikemudian hari bila ternyata pihak penjual atau keluarganya menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah dan ingin menebus kembali tanahnya.Rekomendasi penelitian ini bahwa peralihan pada masyarakat hukum adat di Papua khususnya di Jayapura perlu ketelitian karena meskipun sudah ada pelepasan yang dikeluarkan oleh Ondoafi tetap akan ada klaim atas tanah ulayat. Untuk itu perlu ada ketegasan dari lembaga adat. Peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan perlu kehati-hatian karena salah mengambil kebijakan akan berakibat fatal. Hal ini karena karakter masyarakat papua yang saling mengklaim hingga akan terjadi pelepasan yang tumpang tindih sehinnga akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Penyelesaian sengketa yang telah di sepakati oleh para pihak sebaiknya dituangkan dalambentuk perjanjian sebab bila tidak bisa di ingkari pihak lainnya (dalam hal negosiasi dengan pihak adat tanpa mediator)

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	operator 2
Date Deposited:	19 Oct 2023 23:53
Last Modified:	19 Oct 2023 23:53
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4790

Actions (login required)

View Item