PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM MENANGANI SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN SOPPENG

Fauzi, Rahmat Risq (2023) PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM MENANGANI SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN SOPPENG. Other thesis, Universitas Muslim Indonesia.

Text Rahmat Risq Fauzi_04020190748.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani sengketa dan konflik pertanahan khususnya pada tahun 2020-2022. Serta faktor yang menjadi penghambat dalam menangani sengketa pertanahan. Penelitian ini menggunakan.Dalam penelitian hukum ini penulis menggunaka normatif-empiris, bahwa dalam menganalisis permasalahan, dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer dengan Teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian Pustaka (Library Research) yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data yang di peroleh dianalisis guna untuk menghasilkan kesimpulan dan diajukan secara deskriptif agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten.SoppengBerdasarkan Hasil penelitian Peran BPN sebagai mediator atau mediasi apabila terjadi penyelesaian sengketa antara pihak satu dengan pihak lainnya. Dan bagaimana cara penyelesaiaannya tergantung dari jenis aduan dari masyarakat tersebut,. Beberapa hal faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah BPN di kabupaten soppeng yaitu pihak pengadu / teradu, surat masuk ke BPN yang tidak jelas, kurangnya mengetahui lokasi tanahRekomendasi penelitian sebaiknya diadakan sosialisasi agar masyarakat tahu jika terjadi sengketa dan konflik pertanahan tahu harus melapor ke BPN sebagai jalan satu-satunya. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya mengeluarkan sistem informasi yang mudah di akses dalam memperoleh informasi publik yang berhubungan dengan proses pengaduan pertanahan. Jikalau sudah ada sistem informasi yang mudah di akses, Badan Pertanahan Nasional sebaiknya memberikan informasi tentang tata cara pengaduan pertanahan menurut peraturan yang berlaku saat ini agak tidak menjadi penghambat dalam memproses masalah pertanahan tersebut

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > ILMU HUKUM
Depositing User:	S.Kom Mahmud Sayyid
Date Deposited:	26 Oct 2023 02:19
Last Modified:	26 Oct 2023 02:19
URI:	http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4890

Actions (login required)

View Item