The Constitutionality of Customary Courts Dispute Resolution in Indigenous Communities from Tana Toraja Regency
This paper aims to determine and analyze the constitutionality of customary courts in resolving disputes in indigenous peoples. To find out and analyze the mechanism of dispute resolution i…
Lihat detailPatuntung: The Encounter of Local Culture and Islamic Sharia in the Ammatoa Kajang Community
The purpose of this research is to explore Patuntung belief among Ammatoa Kajang community and analyze the encounter between the belief and Islamic teaching. It relies on both primary and s…
Lihat detailThe Importance of Community Legal Awareness in Land Registration
This study aims to determine and analyze the level of legal awareness of the community in Manuju District, Gowa Regency in registering their land, to find out the factors that influence the…
Lihat detailPerbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Tujuan penelitian menganalisis perbedaan perbandingan Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 372 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum dengan Pasal 112 yang mengatur…
Lihat detailOptimalisasi Penerapan Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dalam Penerimaan Pajak
Tujuan penelitian menganalisis penerapan penyanderaan (gijzeling) dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggar…
Lihat detailLEGAL IMPLICATIONS OF FACTUAL ACTION AS ABSOLUTE COMPETENCE OF ADMINISTRATIVE COURTS
–The purpose of this study is to examine the Administrative Decisions (Beschikking) in Law Number 30 of 2014 about Government Administration Relating to the Administrative Court Law and the…
Lihat detailJuridical Analysis of the Corona Outbreak as a Reason for Force Majaure in Leasing
Currently the world is shocked by an outbreak of a disease or virus that is very dangerous to humans and is a threat to global health. The name of the virus is Severe Acute Respiratory Synd…
Lihat detailPerbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
Tujuan penelitian menganalisis perbedaan perbandingan Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 372 yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum dengan Pasal 112 yang mengatur…
Lihat detailHakikat Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Dari Perspektif Hukum Islam
Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang hakikat uang belanja (dui’ menre) dalam perkawinan adat suku Bugis ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunaka…
Lihat detailHakikat Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Dari Perspektif Hukum Islam
Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang hakikat uang belanja (dui’ menre) dalam perkawinan adat suku Bugis ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunaka…
Lihat detailDiversion of Corruption Eradication Commission of The Republic of Indonesia Employees To State Civil Apparatus
This article analyzes the regulation legislation related to the transition of employee Commission Eradication Corruption (CEC) became Apparatus Civil State (ACS). Based on the mandate of th…
Lihat detailInconsistency in the Definition of Small Fishermen within the Indonesian Legal Framework: A Comparative Study of Legislation
This study aims to examine and analyze the norm conflict regarding the definition of small fishermen in legislation at the same hierarchical level. This study uses normative legal research …
Lihat detailIndependent Agency Lost in Action What We Learned from Corruption Eradication Commission (KPK) During the Pandemic
This research aims to assess the performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) during the Pandemic Period and examine the prospects of independent agencies in Indonesia as refl…
Lihat detailLEGAL IMPLICATIONS OF FACTUAL ACTION AS ABSOLUTE COMPETENCE OF ADMINISTRATIVE COURTS
The purpose of this study is to examine the Administrative Decisions (Beschikking) in Law Number 30 of 2014 about Government Administration Relating to the Administrative Court Law and the …
Lihat detailPosition of Supervisory Board Organ and Its Implications for the Institutional Corruption Eradication Commission
The negative view that the People's Representative Council of Indonesia (DPR) has long been in a constant effort to weaken the Corruption Eradication Comission (KPK), making the revision pr…
Lihat detailKEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING DALAM PENGUJIAN ATURAN HUKUM DI INDONESIA
Hak asasi pada dasarnya bersifat universal. Hak itu melekat pada setiap orang karena terlahir sebagai manusia apa pun warga negara, warna kulit, suku, agama maupun jenis kelamin. Hak itu sa…
Lihat detailLEGAL IMPLICATIONS OF FACTUAL ACTION AS ABSOLUTE COMPETENCE OF ADMINISTRATIVE COURTS
The purpose of this study is to examine the Administrative Decisions (Beschikking) in Law Number 30 of 2014 about Government Administration Relating to the Administrative Court Law and the …
Lihat detail