PENERAPAN AJUDIKASI KHUSUS OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA YANG MALADMINISTRASI

Chaerul M, Andi Anas (2020) PENERAPAN AJUDIKASI KHUSUS OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA YANG MALADMINISTRASI. Masters thesis, Universitas Muslim Indonesia.

[img] Text
0138.02.48.2018 SAMPUL.pdf
Download (287kB)
[img] Text
0138.02.48.2018 LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (274kB)
[img] Text
0138.02.48.2018 KATA PENGANTAR.pdf
Download (324kB)
[img] Text
0138.02.48.2018 ABSTRAK.pdf
Download (214kB)
[img] Text
0138.02.48.2018 DAFTAR ISI.pdf
Download (410kB)
[img] Text
0138.02.48.2018 DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (408kB)
[img] Text
0138.02.48.2018 BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
Download (423kB)
[img] Text
0138.02.48.2018 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (641kB) | Request a copy
[img] Text
0138.02.48.2018 BAB III METODE PENELITIAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (220kB) | Request a copy
[img] Text
0138.02.48.2018 BAB IV HASIL PEMBAHASAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
0138.02.48.2018 BAB V PENUTUP.pdf
Download (212kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara penerapan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggara negara yang maladministrasi; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa Ajudikasi Khusus belum diterapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia hingga saat ini. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif yaitu metode penelitian dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas norma hukum, peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan judul. Data dianalisis dengan menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peraturan terkait pelaksanaan mekanisme ganti kerugian kepada penyelenggara negara/pelaksana pelayanan publik yang melakukan maladministrasi belum ada hingga saat ini, (2) mekanisme pembebanan ganti kerugian yang yang masih perlu dikaji secara komprehensif, (3) sumber daya manusia serta sarana dan prasarana khususnya di perwakilan belum memadai untuk melakukan persidangan Ajudikasi Khusus

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: PASCASARJANA > MAGISTER ILMU HUKUM
Depositing User: Unnamed user with email admin@umi.ac.id
Date Deposited: 17 Dec 2020 06:22
Last Modified: 17 Dec 2020 06:22
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/156

Actions (login required)

View Item View Item