Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)

Hasrul, Hasrul (2023) Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar). Masters thesis, Program Pascasarjana UMI.

[img] Text
1. SAMPUL.docx

Download (201kB)
[img] Text
6. BAB I.docx

Download (31kB)
[img] Text
lembar pengesahan (1).pdf

Download (110kB)
[img] Text
Turnitin ke 2 Hasrul.pdf

Download (722kB)
[img] Text
4. Abstrak.docx

Download (22kB)
[img] Text
12. DAFTAR PUSTAKA.docx

Download (33kB)
[img] Text
3. KATA PENGANTAR.docx

Download (24kB)
[img] Text
5. DAFTAR ISI.docx

Download (24kB)
[img] Text
10. BAB V.docx

Download (57kB)

Abstract

ABSTRAK HASRUL , Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Di Kota Makassar(yang dibimbiing oleh H. Syahruddin NawidanIlham Abbas) Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik ; dan 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik berdasarkan KUHP. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris karena penekanannya adalah menelaah yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : efektivitas penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik kurang efektif atau kurang berjalan dengan baik karena adanya hambatan seperti sulitnya memeriksa alat bukti. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sdm penyidik peolisian serta sarana dan prasarana. Direkomendasikan bahwa perlu adanya kelengkapan sarana dan prasarana, penambahan personil kepolisian. Dan diharapkan kepada pihak kepolisian kiranya dapat lebih proaktif agar dapat menyelesaikan tindakan pidana yang terjadi tersebut dengan baik.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: PASCASARJANA > MAGISTER ILMU HUKUM
Depositing User: operator 14
Date Deposited: 12 Jun 2023 08:32
Last Modified: 12 Jun 2023 08:32
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/2647

Actions (login required)

View Item View Item